 |
| Foto: Kondisi terkini jalur lintasan jembatan alternatif yang masih ditutup pemilik lahan. |
Bima, TalkingNEWSntb.com -- Jalur lintasan Jembatan alternatif penghubung Desa Bolo dan Rade, Kecamatan Madapangga, Bima NTB hingga kini masih lumpuh, pasca ditutup para pemilik lahan sejak Senin (15/1/2024) kemarin. Baca Juga: Pemilik Lahan Lintasan Jembatan Alternatif di Madapangga Tuntut Ganti Rugi.
Pasalnya, jembatan darurat yang dibangun sejak empat tahun belakangan itu, menggunakan lahan milik pribadi warga yang ada di sekitar jembatan sebagai akses lalulintas para pengguna jalan (pengendara).
Polemik itu mulai muncul pasca pemilik lahan menagih janji Pemerintah Daerah yang telah dibuat sejak 2023 lalu. Dalam kesepakatan itu, Pemda berjanji akan membayar ganti rugi sesuai yang telah diharapkan para pemilik lahan.
"Pihak Pemda sudah membuat kesepakatan dengan kami pada 2023 lalu, mereka siap ganti rugi. Sekarang kami tagih janji itu. Jika tidak ada solusi, kami akan tutup jalur lintasan jembatan darurat ini, sampai jembatan utama itu dibangun," tegas Faisal, salah satu pemilik lahan, Rabu (17/1/24).
Faisal mengaku, pasca ditutupnya jembatan darurat tersebut, Camat Madapangga sempat melakukan mediasi dengan oara pemilik lahan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.
"Kami masih menunggu konfirmasi dari Camat Madapangga. Mengingat, kami sebagai pemilik lahan berencana membangun tempat usaha dan rumah tinggal. Kerana selama empat tahun, kami harus bersabar hanya menunggu janji Pemda Bima," pungkasnya.
Buntut dari penutupan jalur lintasan jembatan darurat itu, sehingga berdampak pada perekonomian warga. Terutama Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tukang ojek. Sejak jalur lintasan dilumpahkan, penghasilan mereka menurun drastis.
"Dagangan kami banyak yang tidak laku, karena jalur yang menuju jembatan darurat sepi. Mestinya Pemerintah harus memikirkan nasib kami juga," ujar Yati, Rabu (17/1/24) salah satu PKL di jalur lintasan jembatan alternatif yang dimaksud.
Begitupun disampaikan Muhammad, tukang ojek yang biasa mangkal di persimpangan Desa Bolo tersebut, juga ikut merasakan efek dari penutupan jalan tersebut.
"Mau gak mau kami harus lewat jalur lain yang lumayan jauh. Sehingga banyak pelanggan yang kami tolak, karena ongkos tidak sebanding dengan jarak tempuh yang sudah tambah jauh," kata Muhammad.
Ia berharap, Pemda Bima harus segera bersikap dan memberikan solusi terbaik, agar tidak menimbulkan kerugian banyak pihak.
"Pemerintah harus segera hadirkan solusi, supaya aktifitas kami kembali normal," harap dia.
Sebelumnya, Kabag Humas Prokopim Setda Kabupaten Bima Suryadin, M.Si saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu menjelaskan, bahwa berkaitan dengan pembangunan jembatan yang ambruk tersebut merupakan kewenangan Pelaksana Jalan Nasional (PJN).
Namun berkenaan dengan komitmen awal Pemerintah daerah yang akan memberikan kompensasi terhadap pemilik lahan, Suryadin menyebutkan akan berkoodinasi terlebih dahulu dengan pihak Dinas terkait, guna mencarikan solusi terbaik, agar tidak ada yang dirugikan.
"Kita akan koordinasikan terlebih dahulu dengan Dinas terkait dan meninjau kembali terkait komitmen awal yang dibuat antara pemilik lahan dengan Pemda Bima," pungkasnya singkat. (Gufran)
Editor: Agus