 |
| Foto: Para honorer saat berdialog dengan legislatif dan eksekutif. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Nasib ratusan honorer lulusan SMA di Kabupaten Dompu NTB jadi tak menentu. Masalahnya, seleksi penerimaan calon P3K khusus di Dompu, ternyata tidak ada formasi untuk kualifikasi pendidikan SMA sederajat.
Meski demikian, para honorer yang telah mengabdi puluhan tahun itu tetap berusaha memperjuangkan masa depannya. Mereka bersama lembaga legislatif dan eksekutif melangsungkan RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) di ruang sidang DPRD Dompu, Kamis (5/10/23) dalam rangka membahas formasi P3K yang dimaksud.
Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi satu DPRD Dompu Ir Muttakun bersama anggota dewan lainnya. Juga turut hadir Sekda Dompu dan Kepala BKD-PSDM Dompu.
Perwakilan dari honorer Wahyudin menyampaikan kekecewaanya atas sikap pemerintah daerah yang memandang sebelah mata honorer lulusan SMA, tanpa sedikit melirik bentuk loyalitas dengan pengabdian yang sudah puluhan tahun lamanya.
Padahal sebelumnya, Kemenpan-RB telah meminta setiap daerah untuk mengirim data base seluruh honorer agar didata di BKN Pusat. Dengan kata lain honorer yang berstatus K2 akan diselesaikan atau diprioritaskan.
"Semua sudah kita lakukan dengan harapan menjadi prioritas. Namun faktanya hari ini, nasib kami honorer K2 tak tentu arah. Sebab seleksi calon P3K 2023 ini, formasi untuk kami tidak ada," pungkas Wahyudin.
Di tempat yang sama, Kepala BKD-PSDM Dompu Drs Arif Munandar menjelaskan, berdasarkan formasi yang diusulkan daerah dan keputusan Menteri Keuangan akan disesuaikan dengan plafon anggaran yang tersedia.
"Formasi guru 987, Nakes 671 dan tehnis 65. Kami tidak sembarang Usul, disesuaikan dengan plafon anggaran. Semua kewenangan tentunya adalah pusat," paparArif.
"65 orang ini mempedomani tenaga honor K2, sehingga yang disetujui oleh Menpan-RB hanya 65 orang. Soal di daerah lain ada formasi kualifikasi pendisikan SMA, kami tidak tau," tambah dia.
Lalu bagaimana dengan honorer yang prioritas. Menurutnya, semua non ASN diberikan kesempatan melalui jalur khusus. Artinya mereka akan bersaing bersama honorer K2 lewat jalur khusus.
Ketua Komisi II DPRD Domou Iksan S,Sos dalam kesempatan itu berharap agar honorer K2 yang sudah lama mengabdi langsung diprioritaskan atau diantangkat tanpa tes.
"Mereka ini puluhan tahun mengabdi, daerah harus memikir solusi terbaik bagi pengabdi untuk daerah dompu ini," terangnya.
Adapun hasil RDPU tersebut, menghasilkan beberapa point diantaranya yakni:
1. DPRD dan Pemerintah mengupayakan agar Honorer K2 diprioritaskan.
2. DPR dan Pemerintah mengupayakan dibuka Formasi penerimaan tes P3K untuk honorer yang kualifikasi pendidikan SMA sederajat.
3. DPRD dan Pemerintah mengupayakan bagi Honorer K2 diangkat tanpa tes.
Untuk merealisasikan point tersebut, DPRD dan Pemerintah Daerah akan berangkat ke Jakarta dalam rangka bertemu langsung dengan BAKN Pusat yang dikawal oleh perwakilan dari honorer K2. (Arif)
Editor: Agus