 |
| Foto: Massa aksi saat berorasi di depan Kantor Bupati Dompu. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Dompu
kembali menggedor kantor DPRD dan Pemda Dompu, Kamis (25/5/23).
Aksi yang disertai dengan pembakaran ban bekas tersebut menuntut janji politik AKJ-SYAH (Bupati-Wabup Dompu) berupa program Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan (JARAPASAKA) yang saat ini belum satu pun terealisasi. Padahal proram itu kerap kali digaungkan, bahkan menjadi senjata ampuh bagi AKJ-SYAH untuk meraih simpatisan pada Pilkada lalu.
Karena itu, massa aksi menilai program JARAPASAKA yang diunggulkan AKJ-SYAH hanya bualan semata. Bahkan sudah masuk 5 semester kepemimpinan AKJ-SYAH belum ada perubahan yang signifikan dan dampak yang berarti bagi masyarakat maupun daerah.
"Program JARAPASAKA yang acap kaln divaunhkan hanya wacana dan bualan belaka. Kedustaan yang nyaris sempurna," kata M. Aguspian salah satu orator aksi.
Bukti ini, menunjukkan kegagalan AKJ-SYAH memimiin daerah dan tidak sesuai dengan semangat semboyan "Nggahi Rawi Pahu". Indikator jelas, tidak ada satupun program yang terlaksana.
Komoditas Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan (JAPASAKA) yang dulu pernah dijanjikan sama sekali tidak mendapat perhatian serius. Padi masih saja menjadi dilematis petani, lantaran harganya yang fluktatif, apalagi bicara soal Porang yang sampai saat sekarang jauh dari ekspetasi.
"Data yang kami serap, setidaknya dengan anggaran 1 M pemerintah Dompu melakukan uji coba untuk tanaman Porang. Namun kelanjutan dari uji coba tersebut tidak ada kejelasan," sesal M. Aguspian.
Menurutnya, program Porang ini membuang-buang anggaran negara, karena dari awal harusnya ada kajian kesesuaian lahan, luas lahan, analisis SWOT.
"Program porang ini tidak memiliki kekuatan riset ilmiah, sehingga kami anggap gagal," ketusnya.
Dia mengungkapan, petani saat ini banyak mengeluhkan terkait ketersediaan bibit serta obat-obatan yang mahal, pun sulit dijangkau. Distribusi pupuk yang masih tersendat sana-sini (kelangkaan) akibat dari
permainan para mafia pupuk. Semua itu bagian dari janji program Bupati Dompu yang sampai saat ini hanyalah bualan penguasa.
Belum lagi, lanjut dia, bicara soal Agribisnis Desa, dari 3 pengering padi (Mbawi, Woja, Kilo) padi yang diproyeksikan untuk produksi beras lokal, proyek tersebut tidak berjalan dengan baik dan hanya membuang anggaran meliaran rupiah contoh (sampel), pengering padi yang dikatakan sebagai penunjang misi lumbung pangan di Desa Mbawi tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
Sama halnya dengan Program 1000 UMKM sebagai penunjang perekonomian rakyat, juga tidak terlaksana. Mestinya pemerintah membangun perencanaan berbasis Kawasan Ekonomi Khusus. Suatu kawasan terintegrasi pendukung pasar bagi para UMKM. Misalnya pengembangan pariwisata agar banyaknya wisatawan sebagai konsumen. Lagi-lagi pemerintah tidak mendapat kepercayaan pemerintah pusat, ajang perlombaan yang dicanangkan akan hadirnya langsung Sandiaga Uno (Menparekraf) gagal. AKJ-SYAH sekali gagal untuk bisa mengembangkan Dompu.
Program Sanitasi Air Bersih, turut serta menjadi program tidak terjamah dengan baik dan mangkrak. Masih banyak desa yang mengalami kesusahan air bersih. Belum lagi bicara soal 1 desa 1 ambulance yang benar-benar nyata hanya sebagai bualan dusta pemerintah Dompu. E-Government, E-Budgeting, E-Kinerja, lagi-lagi mimpi.
Jangankan untuk membangun daerah demikian, website daerah saja baru-baru ini terawat, karena di Dinas kominfo sendiri, hanya ada satu orang programmer yang baru masuk beberapa bulan. Itupun tanpa kontrak yang jelas.
Sebagai daerah yang punya sumber daya alam yang ingin dikelola berupa tambang emas dan mineral. Mestinya program Pendidikan Vokasi telah terlaksana. Namun lagi-lagi janji bohong Pemda.
Mirisnya, di tahun 2021 sebesar 72 M Negara mengalami kerugian yang terbagi ke semua Dinas (Hasil Audit BPK). Daerah harus mengembalikan kerugian tersebut, pertanyaannya sudahkah pemerintah mengembalikkannya?. Di tengah kesusahan rakyat, PEMDA bermain-main dengan anggaran. Dugaan kami dana tersebut lenyap.
Oleh sebab itu, massa aksi mengajukan beberapa point tuntutan diantaranya:
1. Kembalikan kerugian Negara 72,2 M di tahun 2021 dan 52,3 M di tahun 2022.
2. Kembalikan anggaran Dana Desa 5 M di tahun 2022 dan 13 M di tahun 2023 berdasarkan evaluasi Mendes PDTT.
3. Berikan kejelasan secara terperinci terkait Uji Coba Porang yang menghabiskan anggaran 1 M.
Menanggapi aksi itu, Wabup Dompu H. Syahrul Parsan ST. MT yang menemui massa aksi justru berbalik meminta data lengkap pada pendemo, agar pihaknya bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan massa Aksi terkait anggaran 72 M.
"Kami betul-betul tidak tau terkait anggaran 72 M. Kami memang ingin betul-betul menciptkan pemeritah yang bersih," kata Wabup.
Kaitan dengan anggran tersebut juga, kepala Dinas Pertanian Sahroni ST mengaku bahwa pihaknya sebelumnya telah diperiksa oleh BPK. Hasilnya, tidak satupun ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Pemda.
"Karena kami bekerja sesuai program dan anggaran yang ada,"Ucap Sahroni.
Mendengar penjelasan Wabub dan kepala Dinas Pertanian, massa aksi kemudian membubarkan secara tertib. (Arif)
Editor: Agus