 |
| Foto: Massa aksi saat menduduki halaman kantor Bupati Dompu. |
Dompu, TalkingNEWSntb.com -- Tepat pada moment peringatan Hardiknas, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Dompu mengepung kantor Bupati Dompu, Selasa (2/5/23).
Aksi unjuk rasa itu tak lama setelah upacara peringatan Hardiknas berlangsung di halaman kantor setempat, yang disertai dengan pembakaran ban bekas.
Korlap aksi Ardiansyah, dalam orasinya menyampaikan, bahwa peringatan Hardiknas ini merupakan momentum untuk merefleksikan pendidikan yang baik dalam membangun SDM dan generasi bangsa yang cerdas sesusai dengan amanat undang-undang.
Namun, faktanya hingga detik ini pendidikan mengalami kemunduran. Sejumlah fasilitas (sarana dan prasarana) penunjang belajar mengajar banyak yang tidak layak digunakan.
"Ini menandakan kirangnya perhatian Pemerintah Daerah," tegasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya mengajukan beberapa poin tuntutan yang harus direalisasikan, diantaranya;
1. Mendesak Disnaker-trans dan PEMDA Dompu agar segera membuatkan Perbub dan perda terkait perlindungan hak buruh.
2. Segera tetapkan UMK untuk buruh di kabupaten Dompu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
3. mendesak perda Dompu agar segera Cabut izin perusahaan yang tidak menjalankan K3, dan yang tidak memberikan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, JHT dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk buruh.
4. Pemda Dompu harus melakukan keterbukaan informasi publik terkait dana CSR yang didapatkan dari setiap perusahaan yang ada di kabupaten Dompu di alokasikan untuk apa.
5. Mendesak Bupati Dompu agar mengevaluasi dan bila perlu mutasi Kepala Disnaker-trans apabila tidak mampu menjalankan tugas dengan maksimal.
6. Mendesak Bupati Dompu agar memberikan Beasiswa prestasi kepada 4 kampus yang ada di kabupaten Dompu bukan hanya kepada Mahasiswa untuk pendidikan Vokasi.
7. Mendesak pemda Dompu agar tetap tegas dalam melaksanakan bemberlakuan jam malam bagi pararemaja.
8. Keterbukaan informasi penggunaan anggaran oleh Dikpora Kabupaten Dompu, pada tahun anggaran 2021, 2022 dan 2023.
9. Menuntut Dikpora dan KCD Dikbud agar melakukan pemerataan penerapan kurikulum setiap sekolah, fasilitas penunjang kurikulum serta memaksimalkan sistem Zonasi setiap kecamatan di Kabupaten Dompu.
Pantauan langsung di lapangan, unjuk rasa tersebut sempat memanas. Massa PMII terlibat aksi dorong-mendorong dengan pihak aparat yang berjaga. Mereka mendesak Bupati sehera hadir menemui massa aksi. Setelah Bupati hadir di lokasi, situasi dan kondisi pun kembali normal.
Menanggapi aksi tersebut, Bupati Dompu H. Kader Jaelani mengatakan selama kepemimpinannya, ia mengaku senang mendapat kritikan maupun masukan dari berbagai pihak, untuk menjadi bahan evaluasi.
Menyoal beasiswa, Bupati menuturkan bahwa hal tersebut memang merupakan Visi-Misi AKJ-SYAH. Namun karena ini merupakan langkah awal setelaj tahun ke dua, ditambah lagi dengan kondisi keterbatasan anggaran, sehingga belum dapat diakomodir sepenuhnya.
"Tapi akan lota usahakan secara bertahap," tambah Bupati Dompu.
Tentunya, sambung Bupati, apa yang menjadi tuntutan massa aksi ini akan ditampung terlebih dahulu, yang selanjutkan dibahas dengan OPD dan dinas terkait.
"Kami akan rapat koordinasi dulu dengan pihak terkait. Kami pun akan mengundang pihak PMII untuk ikut membahas sembilan point tuntutan ini," pungkas Bupati. (Arif)
Editor: Agus