 |
| Foto: Massa aksi saat melakukan Unjuk Rasa di depan Kantor Desa Rade. |
TalkingNEWS.asia--Puluhan Warga yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Rade Satu (Iparasa) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Rade Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima-NTB, pada Kamis (5/3/20).
Aksi itu menuntut terkait transparansi anggaran selama beberapa tahun terakhir, yang dinilai sangat tertutup. Salah satunya terkait kejelasan anggaran program pemagaran sepanjang jalan lintas desa setempat.
Salah satu orator aksi Heriyanto menegaskan bahwa, keterbukaan informasi terhadap publik merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, sebab hal ini telah diatur dalam undang-undang. Selain itu juga untuk mengantisipasi segala tindakan kecurangan dalam pengelolaan anggaran.
"Jika point' ini diimplementasikan dengan baik, maka tidak ada indikasi adanya kecurigaan. Namun hari ini realitanya sangat jauh berbeda, sebab banyak penyimpangan yang ditemui di lapangan," tegasnya.
Lanjut dia, salah satunya yakni tidak adanya transparansi terkait pengelolaan anggaran pemagaran jalan desa. Program ini telah merogoh anggaran desa senilai Rp. 245 juta dengan volume 246 meter.
"Jika dihitung-hitung anggaran dengan volume 246 meter ini, kami pikir biayanya terlalu besar dan bahkan ada indikasi Mark up. Oleh karna itu, sekiranya dari anggaran itu ada sisanya, kami harap untuk melanjutkan pekerjaan tersebut di beberapa titik yang belum tersentuh," pintanya.
Pantauan di lapangan, massa aksi saat itu ingin melakukan blokade jalan, sebab tuntutannya tersebut belum direspon dan ditanggapi oleh Pemdes setempat. Namun aksi itu cepat dihalau oleh pihak kepolisian yang bertugas dan mencoba bernegosiasi dengan sejumlah massa aksi.
Setelah dilakukan negosiasi, para pengunjuk rasa tersebut, perlahan membubarkan diri dengan aman dan tertib. (TN.01)