 |
| Foto: Massa aksi saat melakukan demonstrasi di depan kantor Desa Riwo. |
TalkingNEWS.asia--Puluhan Warga bersama Lembaga Peduli Pemerataan Pembangunan (LP3-NTB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa Riwo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu-NTB, pada Kamis (12/3/20).
Aksi yang didominasi oleh kaum emak-emak itu, menuntut keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan anggaran sejak tahun 2018-2019 yang dinilai tertutup.
Korlap aksi Fazrin dalam tuntutanya meminta Kepala desa setempat, agar secara terbuka menjelaskan terkait Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan pengelolaan anggaran yang digunakan untuk pembangunan fisik Desa. "Kami minta Kades untuk transparansi laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran ADD-DD tahun 2018 dan 2019," tegasnya.
Menurutnya, anggaran Desa Riwo dianggap cukuplah besar, bahkan jika direalisasikan seluruh program aspirasi dari Warga dirasa mampu tercover. Namun realita di lapangan pihaknya tidak pernah menemukan pembangunan yang signifikan. Bahkan Ia menduga Kades Riwo telah menyalahgunakan anggaran tahun 2018-2019 senilai Rp. 1,40 milyar selama 2,5 tahun menjabat," ketusnya.
Masalah lain juga diungkapkannya, terkait Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dirinya menduga juga ada penyelewengan yang dilakukan oleh Kades dan jajaranya. Selain itu Ia juga menyinggung terkait mobil Ambulance Desa yang diparkir di kediamannya Kades, agar diparkir di Kantor Desa, sebab menurutnya Ambulance tersebut milik masyarakat yang dioperasikan bagi yang membutuhkan dan bikan milik pribadi," tegasnya.
Oleh karna itu, pihaknya mendesak Inspektorat Kabupaten Dompu, Polres Dompu, Kejaksaan Negeri Dompu untuk segera melakukan audit investigasi dan proses penyelidikan, penyidikan terkait pengelolaan anggaran ADD-DD Desa Riwo tahun anggaran 2018-2019 yang diduga kuat terjadi Mark up anggaran dan Laporan fiktif," bebernya.
Berdasarkan pantauan, saat itu massa aksi enggan bertemu serta berdialog dengan Kades dan lebih memilih untuk membubarkan diri.
Semetara itu, Kades Riwo Arifin S.Sos mengatakan bahwa Desa Riwo merupakan desa terbaik dan desa contoh dalam penggunaan administrasi untuk se-Kabupaten Dompu dan diakui oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sementara terkait mobil ambulance pihaknya telah memenuhi keinginan massa aksi untuk diparkir di Kantor desa.
Ia menuturkan, bahwa anggaran desa 2018-2019 yang dituding disalahgunakan, dirinya mengaku telah diperiksa oleh pihak inspektorat dan hasilnya tidak ditemukan apa-apa. "Hasil Audit Inspektorat tentang keuangan tidak ada masalah,” tambahnya.
Sedangkan, terkait Program RTLH, dirinya membantah tidak ada penyelewengan dan Ia mengaku semenjak Ia menjadi Kades rumah Warga sudah banyak yang berubah," jelasnya. (TN.01)