Bupati Bima Perlu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah -->
Cari Berita

iklan 970x90 px

Bupati Bima Perlu Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah

TalkingNewsNTB.com
08 Januari 2020

Penulis: M. Ikhlas Ade Putra S, Ak


TalkingNEWS.asia--Keragaman geografis, budaya dan sosial Indonesia tentunya tiap wilayah akan menghadapi tantangan yang cukup spesifik, dan hal ini membutuhkan pendekatan yang tepat terhadap kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat daerah.

Untuk penyelesaian masalah pada tingkat lokal, pemimpin dan masyarakat setempat membutuhkan kapasitas dan kewenangan untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan konteks masing-masing baik di kacamata Hukum maupun Adat yang berlaku sebagaimana Masyarakat menemukan solusi terbaik.

Kalaupun banyak hadirnya masalah dalam Aspek Ekonomi, Sosial, Politik, dari 18 Kecamatan dan 191 Desa diseluruh Kabupaten Bima. mempunyai Kesenjangan Yang Berbeda-beda sebagai pemicu konflik grasa grusu dalam masyarakat, Bupati Bima perlu mempelajari kembali Sejarah kehidupan Lokal dalam tanda kutip kearifan Lokal masyarakat Kabupaten Bima pada umumnya Baik dari aspek Kehidupan maupun Budayanya.

Kalau dilihat lebih jauh dalam aspek kehidupannya, Masyarakat Bima pada umumnya Banyak Memilih pilihan Hidup itu untuk Bertani (Petani & Buruh Tani) sebagian besar yang saya Lihat di 191 Desa Se-kabupaten Bima. Adapula Yang menjadi Peternak, Nelayan, Pembisnis, Karyawan & Kepegawaian namun Mayoritas di beberapa desa banyak petani dan peternak. Sering muncul masalah di Sektor Pertanian setiap pergantian musimnya, sebagaimana persoalan tersebut adanya Harga Hasil panen petani tidak stabil dan langkanya Subsidi kebutuhan pertanian. 

Langkah Upaya Kepemerintahan IDP (Hj. Indah Damayanti Putri) Sebagai Bupati kabupaten Bima tentu mengantisipasi semua persoalan tersebut, bahkan upaya memberikan fasilitas pertanian, peternakan sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat diterima dan di hibahkan ke masyarakat atas bantuan Dana dari pemerintah Pusat maupun Dari APBD yang ada untuk kesejahteraan masyarakat kabupaten Bima, Tidak Terkecuali Pembangunan Infrastruktur.

Namun, walaupun memiliki besaran dana transfer, dana tersebut tidak selalu dimanfaatkan secara efektif atau inovatif dalam mengatasi masalah pembangunan yang ada. Beberapa permasalahan yang seharusnya dapat diatasi pada tingkat lokal, namun tidak ditangani dengan baik, yang kemudian menjadi masalah didaerah sampai terseret tingkat Nasional.

Beberapa tantangan utama Pemerintah Kabupaten Bima dibawah Pimpinan IDP sebagai Bupati Bima, bagi tata kelola dalam sistem desentralisasi Indonesia, antara lain: 

Regulasi yang belum memadai (tumpang tindih, saling bertentangan, terlalu kompleks) atau kurangnya regulasi; Kurangnya pendekatan inovatif untuk mengatasi masalah pembangunan; Lemahnya kapasitas untuk memimpin perubahan pada tingkat lokal; Kurangnya kerja sama antar pemerintah daerah dan antar desa dalam mengatasi masalah bersama; Serta lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah lokal dan antar tingkat pemerintahan lokal, provinsi dan nasional. Bagi Saya Ini yang seharusnya menjadi langkah Konkrit untuk solusi Pemerintah Kabupaten Bima dalam menetralisir Keresahan Masyarakat Kabupaten Bima.

Maka pertanyaan yang dapat diajukan adalah: Apa upaya dan inovasi untuk memperkuat kepemimpinan dan tata kelola lokal sebagai dasar bagi Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Dari 191 Desa bagi IDP (Hj. Indah Damayanti Putri) kalau terpilih kembali ?

Pertanyaan ini bahkan Berlaku Bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 ini.

Submisi Kedepan 5 Point Dari Saya.
Strategi untuk memperkuat kepemimpinan lokal dan inovasi, serta tantangan yang dihadapi.

1. Tantangan dalam lingkungan makro kelembagaan (institutional environment), yaitu regulasi dan norma (termasuk kearifan dan budaya lokal) bagi inovasi lokal dan percepatan pembangunan daerah.

2. Kerja sama dan kolaborasi antar daerah dan pelaku pembangunan.

3. Koordinasi perencanaan dan penganggaran untuk percepatan pembangunan.

4. Kolaborasi antara tingkatan pemerintah dalam mengatasi persoalan lokal.

5. Peluang dan tantangan dalam penerapan kontrak kinerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Resolusi berjalan menuju Daerah Kabupaten Bima yang lebih baik.