 |
| Ketua DPC Partai Gerindra Kurnia Ramadhan. |
TalkingNEWS.asia-- Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 tentu tetap dilaksanakan, sebelum menjadi Prodak hukum Daerah, namun polemik penetapan anggaran Pokok - pokok pikiran (POKIR) tahun 2020 untuk para dewan pun tentu harus di evaluasi kembali.
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Dompu Kurnia Ramadhan, saat ditemui media ini, Rabu (2/10/19).
Kata dia (Kurnia) bahwa evaluasi APBD tahun 2020 perlu dilakukan tiap triwulan mulai tahun 2020 untuk memastikan bahwa APBD itu berjalan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang undangan.
Ia menilai tingkat penyerapan anggaran melalui Dinas-dinas atau SKPD, Perlu dilakukan pengawasan. "Makanya kenapa saya panggil Wakil ketua DPRD Jamaludin dan ketua Fraksi, untuk menyampaikan terkait Anggaran APBD 2020, Karna sebelumnya mereka telah melaporkan pada saya selaku Pimpinan DPC partai Gerindra,"ucapnya.
Menurutnya, fungsi evaluasi yang intens, langkah yang cukup baik untuk memonitoring anggaran, Karna memang itu salah satu Funģsi DPRD sebagai mana diatur dalam undang - undang (UU) MD3, UU No.17 tahun 2014 perubahan kedua menjadi UU. No.2 tahun tahun 2018 pàsal.365 ayat 1 poin c, adalah untuk melakukan pengawasan.
"Jadi yang diawasi termasuk salah satunya Implentasi APBD. Melalui dinas atau OPD, apabila ditemukan dan dideteksi lebih awal program atau kegiatan yang memerlukan perhatian serius. Maka sebagaimana diatur dalam Permendagri No.13 tahun 2006 Pasal.154 akan dilakukan Perubahan,"Kata Kurnia.
Lanjutnya, Penyebab itu bisa karena, 1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi 2. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi misalnya terdeteksi ada ketidak wajaran menumpuk salah satu unit, maka sebaiknya dilakukan pergeseran 3.adanya saldo anggaran lebih tahun sebelumnya
4.keadaan darurat 5.keadaan luar biasa
"Oleh karena itu, Kami dari partai Gerindra melalui Anggota Parlemen tetap akan melakukan perubahan terhadap anggaran Pokok - pokok pikiran (POKIR) tahun 2020 wajib di Evaluasi,"sambungnya.
Ditegaskannya kemablai, jikalau ada yang keberatan apabila APBD tahun 2020 di Evaluasi, berarti sama dengan tutup mata tidak mau mereviuw kembali. Jadi bukan Persoalan pintar dan Bodoh tapi kewajiban tugas dan tanggung jawab,"Tutupnya.(TN.01)